Panglima Ingatkan Setiap Permasalahan Pasti Ada TNI

panglima-ingatkan-setiap-permasalahan-pasti-ada-tni

ABIDINTOTO.NEWSPanglima TNI Agus Subiyanto menilai lembaga maupun instansi negara membutuhkan peran TNI. Hal ini dikatakan Agus untuk menanggapi polemik UU ASN yang kini memperbolehkan prajurit TNI menjadi ASN yang seharusnya dijabat oleh masyaralat sipil.

“Sekarang contoh masalah ketahanan pangan, melibatkan TNI. Stunting tetap melibatkan TNI, BNPB tetap melibatkan TNI. Dalam penanganan perbantuan kepada masyarakat, dari berbagai masalah itu kan ada pertanyaan, apakah perlu, TNI ada di Kementerian itu. Tujuannya kan membantu masyarakat,” kata Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

“Kemarin kita mengirimkan logistik ke wilayah-wilayah terpencil itu menggunakan fasilitas TNI padahal di dalam MoU tidak ada. Tapi dalam pelaksanaannya, mereka tetap meminta bantuan kepada saya,” ucapnya.

Agus pun menyerahkan sepenuhnya proses pembentukan RPP manajemen ASN ke Menteri PAN-RB dan DPR. Dia hanya menekankan bahwa TNI pasti ada di setiap permasalahan.

“Ya nanti akan dibahas lebih lanjut. Tadi seperti yang saya sampaikan, setiap permasalahan pasti ada TNI,” pungkasnya.

Personel TNI/Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Kontras: Bahaya Bagi Demokrasi, Kembali Dwifungsi ABRI

TNI/Polri Bakal Isi Jabatan ASN, Kontras Minta Dwifungsi ABRI Tidak  Diakomodasi dalam RPP - Jawa Pos

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri justru bertentangan dengan agenda demokrasi. Aturan dalam UU ASN ini justru berpotensi mengembalikan peran dwifungsi ABRI seperti pada jaman orde baru.

Kepala Divisi Hukum KontraS, Andi Muhammad Rezaldy menilai pemerintah sedang membuka pintu seluas-luasnya bagi TNI/Polri untuk menempati posisi yang seharusnya ditempati masyarakat sipil.

“Hal ini jelas berbahaya bagi demokrasi karena dapat berpotensi kembali ke bayang-bayang peran dwifungsi ABRI,”

Lebih baik kata Andi, pemerintah patuh dengan konstitusi di mana TNI dimandatkan hanya untuk mengurusi bidang pertahanan dan kepolisian ditugaskan untuk mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan justru urusan sipil.

“Dampaknya tidak hanya bagi demokrasi, ini juga dapat berdamapak bagi ASN non TNI/Polri. Masuknya TNI/Polri ke struktural ASN tentu akan mengganggu jenjang karir ASN tersebut,” ujarnya.

Sementara Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya menilai ditempatkannya anggota TNI/Polri menjadi ASN membuat dua institusi tersebut menjadi lembaga yang jauh dari profesionalitas. Selain itu, tidak ada kedaruratan yang signifikan sehingga mengharuskan ASN berasal dari TNI/Polri.

“Ditempatkannya TNI/Polri hanya akan memperparah situasi di tengah problematika kedua institusi yang masih menumpuk, khususnya berkaitan dengan kultur kekerasan,” kata Dimas.

KontraS pun, kata Dimas, khawatir jika pendekatan keamanan dan pelibatan pasukan akan semakin masif dilakukan seiring dengan pelibatan TNI menjadi ASN di jabatan tertentu. Sebab dalam berbagai kasus-kasus seperti konflik lahan, pertambangan, dan kasus sumber daya alam lainnya, keterlibatan aparat justru seringkali berujung dengan kekerasan dan kriminalisasi sipil.

Selain itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI membatasi jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Sehingga ketentuan dalam Pasal 19 UU ASN tumpang tindih dengan peraturan lainnya khususnya yang mengatur soal TNI.

Adapun dalam Pasal 19 ayat (3) UU ASN disebutkan bahwa: Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Padahal pada UU TNI pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa: Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

“Pasal ini mensyaratkan seluruh perwira aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kemiliteran,” kata Dimas.

Sementara dalam UU Polri pasal 28 ayat (3) juga disebutkan bahwa: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

“Norma tersebut sangat jelas melarang anggota Polri yang statusnya masih aktif untuk mengambil tugas di luar urusan kepolisian. Seorang perwira harus mengundurkan diri terlebih dulu, baru dapat menerima tugas memegang tugas memimpin suatu daerah,” lanjutnya.

Anggota TNI/Polri Hanya Untuk Jabatan Tertentu

Anggota TNI-Polri Hanya Bisa Isi Jabatan ASN di Instansi Pusat Tertentu -  News

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri hanya dapat dilakukan untuk jabatan tertentu.

“Sekali lagi pengisian jabatan ASN dari TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu,” singkat Azwar, Rabu (13/3/2024).

Azwar memaparkan enam poin syarat pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri. Pertama, hanya untuk jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu.

Kedua, prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi ASN. Ketiga, pengisian jabatan ASN khusus bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang merupakan talenta terbaik.

Keempat, harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan. Serta rekam jejak, jabatan yang relevan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan lain.

“Kelima, pangkat paling kurang setara dengan tingkatan jabatan ASN yang akan diduduki sesuai persetujuan menteri, serta berusia paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun TNI-Polri. Terakhir, dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta apabila terdapat kebutuhan,” pungkas Azwar.

Dalam UU ASN sendiri disebutkan bahwa anggota TNI/Polri hanya bisa menduduki jabatan non manajerial.

 

Sumber : Liputan6

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *