Daftar barang kemudian jasa yang dimaksud bebas PPN 12 persen

Ibukota – otoritas memutuskan untuk meningkatkan tarif Pajak Pertambahan Angka (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun 2025. Namun, pemerintah tetap memperlihatkan memberikan pengecualian bagi beberapa barang serta jasa tertentu yang dimaksud bukan dikenakan PPN sementara beberapa barang serta jasa lainnya masih dikenakan PPN sebesar 11 persen.

Hal ini diadakan untuk menjaga daya beli warga juga meyakinkan keberlangsungan sektor-sektor tertentu yang miliki dampak dengan segera pada hidup sosial dan juga ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini merupakan implementasi dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Meski demikian, beliau menegaskan bahwa pemerintah akan masih konsisten menjalankan asas keadilan juga aspirasi warga di pelaksanaan kebijakan kenaikan PPN ini.

"Jadi pelaksanaan UU harus tetap memperlihatkan menjaga asas keadilan. Hal ini tiada terkecuali bagi kita di menjalankan. walaupun tidaklah pernah sempurna, tapi kita terus mencoba keras untuk terus menyempurnakan," ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di dalam Jakarta, Rabu (11/12/24).

Meskipun terjadi kenaikan tarif PPN, ada sebagian barang lalu jasa yang masih dibebaskan dari pajak. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak ada akan mengenakan pajak, atau menetapkan tarif 0 persen, pada unsur pangan dan juga jasa asuransi.

Lantas apa saja, beberapa barang juga jasa yang tersebut tidak ada dikenakan PPN? Berikut penjelasannya:

Daftar barang dan juga jasa yang mana Bebas PPN

1. Barang pokok kemudian permintaan sehari-hari

Sesuai dengan yang tersebut dikatakan Sri Mulyani, pemerintah memberikan pengecualian untuk barang-barang yang disebutkan merupakan permintaan dasar masyarakat. Tujuan dari pembebasan PPN pada barang pokok adalah untuk meyakinkan tarif masih terjangkau bagi masyarakat. Diantaranya:

• Beras
• Daging
• Ikan
• Telur
• Sayur
• Susu segar
• Gula konsumsi

2. Jasa institusi belajar

Pendidikan juga termasuk pada sektor yang mana mendapatkan pengecualian PPN. Barang serta jasa yang berkaitan dengan institusi belajar tak dikenakan PPN guna menjamin akses institusi belajar yang lebih tinggi mudah serta terjangkau bagi masyarakat.

3. Jasa kesehatan

Barang lalu jasa yang digunakan terkait dengan sektor kemampuan fisik juga dibebaskan dari PPN, dengan tujuan untuk memperkuat sektor kondisi tubuh dan juga meringankan biaya bagi masyarakat, termasuk vaksinasi.

4. Jasa transportasi umum

Transportasi umum adalah sektor lain yang digunakan mendapatkan pengecualian PPN. Tujuannya adalah untuk memverifikasi transportasi tetap memperlihatkan terjangkau bagi warga luas.

5. Jasa tenaga kerja

Beberapa layanan sosial dan juga jasa tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah juga dibebaskan dari PPN. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat.

6. Jasa keuangan serta asuransi

Pemerintah memberikan pengecualian PPN pada bidang keuangan kemudian asuransi. Area ini memiliki peran penting pada memberikan pengamanan dan juga kenyamanan finansial bagi masyarakat.

7. Rumah sederhana, pemakaian listrik serta air minum

Untuk melakukan konfirmasi biaya hidup warga masih terjangkau lalu kesejahteraan terjaga, sektor energi lalu perumahan, khususnya yang berkaitan dengan keperluan listrik air minum, dan juga rumah sederhana, akan dibebaskan dari PPN.

Barang yang dikenakan PPN 12 persen

Diketahui, barang yang tersebut dikenakan PPN 12 persen semata-mata berlaku untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dimaksud umumnya dikonsumsi oleh mereka itu yang miliki kemampuan perekonomian lebih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sedang menyusun daftar barang yang tersebut akan datang terkena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada pekan depan.

Rencana aturan rinci mengenai kenaikan PPN ini akan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sama-sama dengan Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengumuman yang disebutkan juga akan mencakup daftar barang-barang yang dimaksud akan dikenakan PPN 12 persen.

"Kami akan segera mengumumkan sama-sama dengan Menko Perekonomian mengenai keseluruhan paket, bukan semata-mata terkait dengan PPN 12 persen," kata Sri Mulyani.