Menengok sejarah Negara Pasundan sebagai aksi separatis di dalam Jabar

DKI Jakarta – Tahukah Anda bahwa sebenarnya dahulu tanah Pasundan atau Jawa Barat sempat menginginkan kedaulatan sendiri sebagai Negara Pasundan.

Hal ini terjadi pada waktu Belanda mendirikan negara federal Republik Indonesia Serikat pascakemerdekaan tanggal 24 April 1948.

Namun, negara ini telah dilakukan ada mulai tahun 1946 dan juga diprakarsai oleh Moesa Soeria Kartalegawa, sebelum akhirnya diproklamasikan keberadaannya pada tanggal 4 Mei 1947 di tempat Daerah Perkotaan Bandung kemudian didukung oleh Belanda.

Negara Pasundan pada waktu itu meliputi wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Banten. Pusat Kota Bandung pada waktu itu dipilih sebagai Ibukota Negara Pasundan.

Presiden negara ini adalah Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema. Ia merupakan pribadi yang digunakan memiliki pemikirannya yang mana nasionalis, hal ini lah yang digunakan pada akhirnya mengakibatkan dirinya diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia oleh Soekarno.

Saat masih menjabat sebagai presiden Negara Pasundan, Wiranatakoesoema mempunyai beberapa perdana menteri yaitu Adil Puradiredja, Djumhana Wiriaatmadja, kemudian Anwar Tjokroaminoto.

Perbedaan kubu

1. Kubu Federalis

Kubu federalis diwakili oleh Raden Adipati Aria Moesa Soeria Kartalegawa, mantan Kepala Daerah Garut yang bukan bersimpatik pada pergerakan nasional. Ia didukung oleh intelijen militer Belanda (NEVIS) dan juga beberapa tokoh urusan politik yang mana pro-federalisme.

Kartalegawa mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP) di area Bogor melawan inisiatif eks perwira KNIL, Kolonel Santoso, yang dimaksud juga penasihat kebijakan pemerintah Van Mook. Partai ini dibentuk dengan keanggotaan yang dimaksud dijalankan melalui paksaan halus kemudian dukungan dari pejabat Belanda seperti Residen M. Klaassen.

Pada 4 Mei 1947, Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan di dalam Bandung meskipun ditentang oleh Van Mook. Upaya ini tidaklah mendapat dukungan luas dikarenakan reputasi buruk Kartalegawa, yang dianggap sebagai koruptor oleh pihak Belanda sendiri.

Proklamasi yang disebutkan juga mendapat perlawanan dari rakyat kemudian dianggap sebagai tindakan pembelotan terhadap Republik Indonesia.

2. Kubu Republiken

Berbeda dengan upaya federalis yang tersebut kurang mendapat dukungan, kubu republiken berhasil memanfaatkan pembentukan Negara Pasundan sebagai strategi untuk menjaga Tatar Pasundan tetap memperlihatkan berada pada Republik Indonesia.

Kubu ini dipimpin oleh Raden Aria Wiranatakoesoema, individu tokoh nasionalis Sunda yang digunakan memiliki rekam jejak kuat di pemerintahan Republik Indonesia.

Wiranatakoesoema terpilih sebagai Presiden Negara Pasundan melalui proses konferensi yang digunakan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pejabat pemerintah, tokoh agama, lalu kalangan swasta.

Terpilihnya Wiranatakoesoema merupakan kemenangan kaum republiken yang dimaksud didukung oleh Soekarno. Kemenangan gemilang ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pemerintah republiken berhasil mempertahankan Tatar Pasundan sebagai bagian dari Indonesia.

Pemerintahan Negara Pasundan

​​​​​​​Negara Pasundan menjalankan pemerintahan dengan kabinet yang digunakan silih berganti. Berikut adalah daftar kabinet yang dimaksud pernah memerintah:

• Kabinet Adil (8 Mei 1948 – 10 Januari 1949) dengan Adil Puradiredja sebagai Awal Menteri.
• Kabinet Djumhana I (10 Januari 1949 – 11 Januari 1950) dengan Djumhana Wiriaatmadja sebagai Utama Menteri.
• Kabinet Anwar (11 Januari 1950 – 23 Januari 1950) dengan Anwar Tjokroaminoto sebagai Pertama Menteri.

Akhir Negara Pasundan

​​​​​​​Negara Pasundan mengalami tekanan kebijakan pemerintah yang tersebut semakin kuat dari Belanda. Ketika terjadi Peristiwa APRA pada 30 Januari 1950, Presiden Wiranatakusumah akhirnya menyerahkan mandat terhadap Parlemen Pasundan.

Pada 8 Maret 1950, Negara Pasundan resmi bubar juga kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia.