Opsen pajak kendaraan bermotor, penjelasan dan juga cara menghitungnya

Opsen pajak kendaraan bermotor, penjelasan serta cara menghitungnya

2 weeks ago

3 3 minutes read

DKI Jakarta (ANTARA) – otoritas akan mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor untuk penduduk pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara otoritas Pusat kemudian pemerintahan Daerah (HKPD).

Menurut ketentuan di undang-undang tersebut, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor akan dijalankan tiga tahun pasca disahkannya UU HKPD pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat diberlakukan pada awal tahun 2025.

Apa itu opsen pajak kendaraan bermotor?

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan perpajakan area yang mana diatur di UU HKPD. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas sinergi pada pemungutan pajak lalu mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Dalam jangka panjang, penerapan opsen diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang digunakan dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak area yang tersebut dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kemudian Pajak Mineral Bukan Logam kemudian Batuan (MBLB).

Secara umum, penerapan opsen tidak ada akan menambah beban administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Setiap jenis opsen mempunyai peraturan yang digunakan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang digunakan berlaku pada masing-masing daerah. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tiga jenis pajak wilayah yang digunakan dikenakan opsen.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB dikenakan kabupaten/kota berhadapan dengan pokok PKB sesuai peraturan yang dimaksud berlaku, dengan pendapatan yang tersebut digunakan untuk mengupayakan kemandirian area tanpa membebani wajib pajak.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB dikenakan ketika peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Kabupatan/kota mengenakan opsen melawan pokok BBNKB untuk menyokong kemandirian area tanpa membebani wajib pajak, dengan pendapatan tercatat sebagai PAD.

3. Pajak Mineral Bukan Logam kemudian Batuan (MBLB)

MBLB dikenakan menghadapi pengambilan mineral tidak logam dan juga batuan. Provinsi mengenakan opsen berhadapan dengan pokok pajak MBLB untuk meningkatkan kekuatan pengawasan serta penerbitan izin kegiatan pertambangan daerah.

Dalam Pasal 83 ayat (1) UU HKPD, diatur bahwa tarif opsen PKB lalu BBNKB sebesar 66 persen dari pajak terutang, sementara opsen Pajak MBLB dikenakan sebesar 25 persen. Ketentuan ini akan mempengaruhi cara pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dengan diberlakukannya aturan baru ini, pemilik kendaraan akan diwajibkan membayar tujuh komponen pajak kendaraan. Komponen yang disebutkan meliputi opsen BBNKB, opsen PKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), juga biaya administrasi STNK lalu TNKB.

Pemilik kendaraan nantinya harus membayar opsen PKB kemudian opsen BBNKB bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor pada Samsat setempat. Pembayaran PKB dan juga BBNKB akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, sementara opsen PKB dan juga BBNKB akan disetorkan ke RKUD kabupaten/kota sesuai dengan tempat kendaraan terdaftar.

Untuk memudahkan pembayaran, dua kolom keterangan mengenai pembayaran opsen PKB kemudian BBNKB akan ditambahkan pada lembar belakang STNK atau Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran. Dengan adanya tambahan ini, diharapkan proses pembayaran pajak kendaraan lebih banyak transparan kemudian efisien.

Cara menghitung opsen pajak kendaraan bermotor

Sebagai contoh, tarif dasar pengenaan pajak untuk sebuah mobil dengan Angka Jual Kendaraan Bermotor (NJKP) sebesar Rp200 juta. Kendaraan yang dimaksud merupakan kendaraan pertama bagi wajib pajak, juga tarif PKB untuk kepemilikan pertama sesuai Perda PDRB provinsi yang mana bersangkutan adalah 1,1 persen.

Dengan demikian, PKB yang tersebut terutang adalah 1,1 persen x Rp200 jt = Rp2,2 juta, yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi terkait. Opsen PKB-nya dihitung sebesar 66 persen x Rp2,2 jt = Rp1,450 juta, yang tersebut akan masuk ke RKUD Pemda kabupaten atau kota sesuai dengan alamat atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak.

Jika dijumlahkan, total administrasi perpajakan yang harus dibayar wajib pajak adalah Rp2,2 jt + Rp1,450 jt = Rp3,650 juta. Jumlah ini setara dengan tarif 1,8 persen berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 yang mana berlaku sebelumnya.

Pembayaran sebesar Rp3,650 jt nantinya diadakan sekaligus di area SAMSAT, kemudian bank tempat pembayaran akan membagi dana yang dimaksud ke RKUD Provinsi dan juga Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, hal ini bukan menambah beban administrasi perpajakan bagi wajib pajak.

Dengan memahami opsen pajak kendaraan bermotor beserta cara perhitungannya sangat penting bagi wajib pajak untuk mengetahui kewajiban yang mana harus dipenuhi serta memverifikasi pembayaran pajak dijalankan dengan benar. Dengan demikian, opsen menjadi instrumen vital pada pengelolaan keuangan area dan juga penguatan otonomi fiskal.