Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Abidintoto.news – Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 telah memasuki babak baru. Kali ini, sebanyak empat menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan sengketa tersebut yang digelar pada Jumat (5/4/2024).

Mereka adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.

Read More

Keempatnya diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan terkait sejumlah persoalan, khususnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pada masa Pemilu 2024.

Menko PMK Muhadjir Effendy diberi kesempatan pertama untuk memberikan kesaksiannya. Kemudian diikuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dilanjutkan dengan Airlangga Hartarto dan Tri Rismaharini.

Adapun Menko PMK Muhadjir dalam kesaksiannya, mengulas soal keterlibatan kementeriannnya dalam penyaluran program bantuan sosial (Bansos) menjelang Pilpres 2024.

“Mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres Nomor 35/2020,” kata Muhadjir dalam paparannya di Gedung MK.

Muhadjir berdalih, bansos tidak bisa dipisahkan dengan tugas utama Kemenko PMK.

“Bantuan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK, sesuai dengan Permenko Nomor 4 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK,” ujarnya.

Selain itu, Muhadjir mengklaim bantuan sosial merupakan program lama yakni sejak tahun 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.

“Terkait bantuan program CBP, yang diberikan kepada masyarakat Januari-Juni 2024 adalah merupakan program perpanjangan dari 2023,” kata Muhadjir.

Menurutnya, pemberian CBP untuk mengurangi risiko bencana kelaparan akibat El Nino. “Tujuannya untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, CBP bukan bagian dari bansos reguler seperti Kemensos. “Merupakan kewenangan bapanas, bantuan pangan beras CBP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler. Namun merupakan bantuan pangan oleh pemerintah,” kata dia.

“CBP dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan,” sambungnya.

Intensitas Kunjungan Jokowi Jelang Pilpres

Disamping soal bansos, Muhadjir juga menjawab sejumlah pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi di beberapa daerah jelang Pilpres 2024.

Dia menuturkan, Jokowi sering melakuan kunker sejak dahulu. “Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemiminan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode sama beliau,“ kata Muhadjir

Muhadjir juga menjawab soal daerah tertentu seperti Jateng yang lebih sering dikunjungi Jokowi belakang.

“Kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek stategis nasional yang diberikan ke daerah itu,” kata dia.

Menurut Muhadjir, sangat mustahil hanya karena ratusan kunker Jokowi, berpengaruh ke perolehan suara salah satu paslon.

“Terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn’t make sense,” ucapnya.

Kesaksian Sri Mulyani

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) juga menyampaikan sejumlah hal terkait kebijakan pemerintah saat hadir menjadi saksi dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Awalnya, Sri Mulyani menyatakan, pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di MK diperlukan untuk menjaga nalar demokrasi publik.

“Forum di MK kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik, dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaiaman APBN menjadi sarana gotong-royong anak bangsa untuk berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ungkap Sri Mulyani dalam paparannya di MK, Jumat (5/4/2024).

Menurut Sri, adanya ruang di MK dapat membuat kaum muda terpanggil untuk terus kritis menyuarakan pendapatnya dan ia berharap progres di pemerintahan semakin baik.

“Mengundang khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah,” ujar Sri.

Sri juga mengutip pepatah kuno yang menyebutkan bahwa rasa persatuan terus digaungka maka Indonesia akan semakin kuat.

“Seperti pepatah kuno mengatakan Vis unita Fortior, dengan kekuatan yang bersatu kita akan semakin kuat,” ucap Sri Mulyani.

APBN 2024 Tak Dipengaruhi oleh Paslon Capres-Cawapres

Setelah itu, Sri kemudian mulai menjelaskan terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Menurutnya, APBN 2024 tidak terpengaruh oleh siapapun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang maju dalam Pemilu Capres-Cawapres 2024.

“Penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi Undang-Undang tidak dipengaruhi oleh siapa–siapa yang akan maju menjadi Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden,” kata Sri Mulyani.

Bendahara negara ini menjelaskan, berdasarkan linimasa proses penyusunan APBN Tahun Anggaran 2024 yang telah selesai dibahas pada 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.

Maka apabila disangkutpautkan dengan proses tahapan Pemilu Presiden 2024 yang dilakukan KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada 13 November 2023.

“Bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran pasangan calon Presiden-Wakil Presiden yang dijadwalkan terakhir pada tanggal 25 Oktober 2023,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, penyusunan dan pembahasan bersama DPR, serta penetapan APBN sebagai Undang-Undang telah melalui siklus yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBN setiap tahun.

Sri Mulyani lalu menyebut banyak negara-negara di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik, lantaran mereka tidak mampu mengelola APBN dengan baik.

“Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk,” ujar Sri Mulyani.

Kendati banyak negara yang kolaps, Sri Mulyani sangat bersyukur karena Indonesia masih mampu menjaga APBN dengan sehat. Oleh karena itu, ia menegaskan pengelolaan APBN yang sehat harus terus dijaga.

Alhamdulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat. Ini prestasi yang harus terus dijaga,” kata Sri Mulyani.

 

“Kami tegaskan beberapa hal yang pertama program perlindungan sosial (perlinsos) adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan mempertahankan kehidupan dan penghidupan,” kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan bagaimana perbandingan program bantuan sosial yang diberikan oleh beberapa negara lain karena dampak dari El Nino.

Ia mengatakan, terjadinya El Nino sangat mempengaruhi masyarakat miskin. Sehingga, beberapa negara termasuk Indonesia memberikan bantuan sosial.

“Sejak bulan Desember 2023 berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan,” kata Airlangga, dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).

“Baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal dan hal ini membuat pasokan pangan seperti beras mengalami gangguan. Yang tentunya sangat menggangu kepada dan berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin,” sambungnya

Beberapa negara lain yang memberikan bansos diantaranya Singapura memberikan 800 dolar per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebesar 13 triliun. Bantuan tersebut dilakukan pada bulan September.

Sementara, di India memberikan bantuan berupa sereal maupun minyak bagi 800 juta orang dengan anggaran sebesar 2.200 triliun dan ini juga dilakukan antara bulan September-November 2023.

“Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau 25,4 persen penduduk dengan anggaran setara dengan 25 triliun periode Januari sampai Desember 2023 dilanjutkan 2024 sampai dengan September,” paparnya.

Lalu, Airlangga memaparkan, negara Filipina memberikan bantuan tunai untuk 2,3 juta petani akibat El Nino setara dengan 3,47 triliun pada September 2023.

“Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk food stamp untuk 41juta orang atau 21,6 juta rumah tangga dengan paket bantuan inflasi yang setara dengan 17 juta. Dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem setara 835 triliun,” ucap Airlangga.

Kesaksian Tri Rismaharini

Selain 3 nama sebelumnya, Menteri yang juga hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Menteri yang akrab disapa Risma ini hadir di Gedung MK dalam kapasitasnya sebagai saksi dan pemberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024

Risma menjelaskan sejumlah hal terkait kebijakan bantuan sosial (Bansos) bencana El Nino dalam kesaksiannya.

Risma mengungkapkan bantuan sosial atau bansos terkait bencana El Nino seharusnya dibagikan paling lambat Desember 2023.

“Tahun 2023 ada BLT El Nino yang sudah disetujui DPR. Dan ini harus selesai bulan Desember karena ini anggaran 2023,” kata Risma dalam sidang lanjutan PHPU, MK, Jumat (5/4/2024).

Sementara pada 2024, Risma menyebut tak ada lagi alokasi anggaran untuk bantuan dampak El Nino.

“Untuk 2024 target volume hampir sama, hanya tidak ada untuk El Nino dan untuk gagal ginjal akut,” kata dia.

Selanjutnya, Risma menyebut anggaran bansos tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari 87,275,374.140.000 turun menjadi 79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024,” ungkapnya.

Selain itu, Risma juga menjelaskan terkait alasan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2023 kepada masyarakat yang berhak menerimanya agak mundur.

Penjelasan Risma berawal saat Hakim Suhartoyo menanyakan soal dalam enam tahun terakhir pencairan mengalami pengecualian.

“Kalau yang berkaitan dengan 6 tahun terakhir pelaksanaan atau pencairan di Januari-Februari Ajeg tadi bu, tapi di 2023 mengalami pengecualian ada koordinasi dengan Perbankan tadi maksudnya apa?” tanya Hakim Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

“Jadi begini bapak, setelah kita dalami, kan kenapa penyerapan itu kecil? Nah ternyata ada yang daerah, misalnya kaya Aceh, itu dia harus nyebrang orang itu, karena tidak ada ATM, Pos, sehingga dia harus nyebrang. Nah dia, mereka itu nyebrangnya yang diterima itu paling banyak Rp450 ribu, nyebrangnya itu butuh Rp600 ribu. Sehingga kemudian mereka tidak ambil, karena atau diambil di akhir tahun. Karena (enggak sesuai) nah iya begitu,” jawab Risma.

Risma menyebut ada lagi yang bank seperti daerah Bali yakni ada daerah dimana Bank BTN itu tidak ada di Kabupaten tersebut. Sehingga, dia butuh membayar transport untuk mengambil di bank itu di Kabupaten yang lain itu lebih banyak daripada yang dia terima.

“Itu yang kemudian kita rapatkan dengan peimbara yang tadi saya sampaikan ada Pak Wamen BUMN datang untuk bagaimana ini. Jadi kami pindah bank, yang bisa bank apa disitu. Kami pindah bank kita ganti bank-nya, kemudian ini bagaimana ada penyerapan tiga bulan, itu kenapa enggak bisa yang baru,” jelasnya.

“Jadi misalkan bapaknya ini, kita ganti dengan nama anaknya penerima, itu bank tidak bisa serta merta mengganti nama ini, butuh waktu tiga bulan untuk sampai jadi rekening itu. Akhirnya kemudian disepakati, di situ ada seluruh bank kemarin rapat dengan kami di seluruh bank,” sambungnya.

Tak Berani Usulkan BLT El Nino

Terakhir, Risma juga mengungkapkan dirinya tidak mengusulkan bantuan El Nino kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu menanggapi pertanyaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo terkait BLT El Nino yang tidak termasuk dalam anggaran Kemensos 2024.

“Kalau terkait dengan anggaran tahun berikutnya untuk El Nino itu, Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga?” tanya Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Lebih lanjut, Risma mengatakan dirinya tidak berani mengusulkan kepada Kemenkeu, lantaran pihaknya tidak mengetahui kondisi keuangan dan ekonomi makro memadai untuk memenuhi bantuan ini.

“Tidak mengusulkan. Kami tidak berani mengusulkan karena tidak mengetahui kondisi keuangan. Kami tidak berani karena kami tidak tahu kondisi makro dan masalahnya,” ujar Mensos.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *