MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Hanya dalam waktu tiga hari, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Partai Garuda untuk mengubah cara penghitungan usia Calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah

Abidintoto.news – Hanya dalam waktu tiga hari, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Partai Garuda untuk mengubah cara penghitungan usia Calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon, tetapi kini dihitung sejak pelantikan calon terpilih.

Dengan putusan itu, seseorang yang belum berusia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota saat penetapan calon bisa maju dalam pemilihan. Dengan catatan, yang bersangkutan sudah berusia 30 tahun atau 25 tahun saat dilantik.

Read More

Putusan MA tersebut menimbulkan beragam spekulasi karena dikeluarkan saat Partai Gerindra tengah gencar menyosialisasikan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kalangan menduga putusan itu dikeluarkan untuk mempermudah jalan mengusung Kaesang, putra bungsu Presiden Joko Widodo, di Pilkada DKI Jakarta.

Saat ini, Kaesang masih berusia 29 tahun. Ia akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024, empat bulan setelah masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka. Jika mengacu pada PKPU No 9/ 2020, Kaesang tidak dapat diusung menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta karena pada Agustus usianya belum genap 30 tahun. Sementara jika merujuk pada putusan MA, Kaesang dapat diusung menjadi calon wakil gubernur karena pada saat pelantikan 1 Januari 2025, ia sudah berusia 30 tahun.

pandangan publik mengenai putusan MA yang mengubah syarat usia calon kepala daerah

Putusan MA mengubah cara penghitungan usia bakal calon kepala daerah dinilai tidak logis dan sarat muatan politik. Putusan itu ditengarai dikeluarkan untuk membuka jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut akan dicalonkan di Pilkada DKI Jakarta.

Putusan MA juga mengingatkan publik pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Oktober lalu. Jika sebelumnya UU Pemilu mengatur calon presiden dan wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, MK mengubah menjadi ”berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Putusan inilah yang kemudian menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Gibran Rakabuming Raka yang belum genap berusia 40 tahun sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pengalaman itu, sejumlah kalangan menilai putusan MA juga dikeluarkan untuk mempermudah jalan putra Presiden Jokowi untuk ikut serta dalam kontestasi politik.

Benarkah Partai Garuda menggugat ke MA demi memuluskan Kaesang ke Pilkada Jakarta?

Partai Garuda selaku pemohon uji materi batas usia calon kepala daerah membantah spekulasi bahwa gugatan ditujukan untuk membuka jalan bagi Kaesang Pangarep. Keinginan membuka ruang bagi anak muda untuk maju pilkada menjadi alasan Partai Garuda menguji ketentuan yang diatur dalam PKPU No 9/ 2020 tersebut.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *