Pramono tekankan edukasi untuk cegah remaja terlibat judi online

 

"Tidak kalah pentingnya yang mana bisa saja dilaksanakan provinsi adalah melakukan edukasi," kata Pramono di tempat Jakarta, Selasa.

 

Menurut Pramono, persoalan judi online seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, otoritas Provinsi (Pemprov) DKI DKI Jakarta juga masih berperan pada pencegahan.

 

"Tidak ada orang yang digunakan mendapatkan rejeki atau menang dari judi online sehingga dengan demikian, edukasinya tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi penegakan hukum lalu sebagainya itu tanggung jawab pemerintah pusat," kata Pramono.

 

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Secara Virtual (Judi Online) mengungkap DKI Ibukota menjadi provinsi dengan jumlah keseluruhan penjudi online terbanyak nomor urut dua, yaitu sebanyak 238.568 orang dengan nilai kegiatan mencapai Rp2,3 triliun.

 

Selain di area tingkat provinsi, lima kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan penjudi online terbanyak, yakni Perkotaan Ibukota Indonesia Barat dengan total nilai operasi mencapai Rp792 miliar, Pusat Kota Bogor Rp612 miliar, Kota Bogor Rp567 miliar, Ibukota Indonesia Timur Rp480 miliar dan juga Daerah Perkotaan Ibukota Utara Rp430 miliar.

 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi lalu Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan judi online sudah ada merusak sejumlah sektor keberadaan hingga lembaga pemerintahan sehingga harus dihentikan melalui berbagai kebijakan strategis.

 

Mengutip data Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Menkominfo menyatakan aktivitas perjudian online juga ditemukan masif pada instansi pemerintahan juga lembaga negara.

 

Ada empat ribu anggota TNI terlibat judi online, sementara di tempat Kominfo ada 15 orang, pada DPR/DPRD sekitar seribu lalu di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 30-an orang.

"Jadi, judi online ini sudah ada merasuk ke seluruh instansi," ungkap Budi di keterangan pers yang mana diterima, Hari Minggu (21/7).